Dasar-Dasar Logika (Sub bahasan : Macam-Macam Proposisi

PROPOSISI
 Proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar salahnya.
 Proposisi merupakan unit terkecil dari pemikiran yang mengandung maksud sempurna.
 Semua pernyataan pikiran yang mengungkapkan keinginan, dan kehendak tidak dapat dinilai benar dan salahnya bukanlah proposisi.
Bagaimana menilai benar atau salah suatu proposisi ?
Proposisi menurut sumbernya : proposisi analitik dan proposisi sintetik
1. P. Analitik/P. apriori : Proposisi dimana P mempunyai pengertian yg sdh terkandung pada S.
pada proposisi ini tidak menghadirkan pengertian baru
– Mangga adalah buah-buahan, Kuda adalah hewan, Ayah adalah orang laki-
laki.
Untuk menilai benar salahnya : hrs dilihat ada tidaknya pertentangan dlm diri pernyataan itu.
2. Proposisi sintetik : Proposisi P mempunyai pengertian yang bukan menjadi keharusan bagi subyeknya.
Contoh : Pepaya ini manis
Beckham adalah orang kaya
Siswa itu pintar
Gadis itu cantik
kata manis, kaya, pintar dan cantik merupakan pengetahuan baru yang didapat melalui pengalaman.
Proposisi sintetik : merupakan lukisan dari kenyataan emperik shg pengujiannya adalah berdasarkan sesuai tidaknya dengan kenyataan emperiknya. Karena itu disebut juga proposisi a posteriori.
Proposisi menurut Bentuknya : P. Kategorik, Proposisi Hipotetik dan P. Disyungtif
1. P. Kategorik : mengandung pernyataan tanpa ada syarat.
– Hasan sedang sakit
– Ibu ke pasar
– Mahasiswa semester III sedang ujian
Proposisi kategorik sederhana : -1 subyek,1 predikat, 1kopula, dan 1 quantifier.
contoh : Sebagian manusia adalah mahasiswa
q s k p
Quantifier : permasalahan – Universal : semua, seluruh, segenap, setiap, tak satupun.

Contoh proposisi :
Universal : Semua mahluk hidup membutuhkan makan
Partikuler : Sebagian manusia adalah pekerja pabrik
Singular : Seorang yang bernama Yudi adalah seorang mahasiswa
(Proposisi tsb. Bisa dinyatakan tanpa Q tanpa mengubah kuantitas proposisinya)
KOPULA : KATA YG MENEGASKAN HUBUNGAN TERM SUBYEK DAN TERM PREDIKAT BAIK HUBUNGAN MENGIAKAN MAUPUN HUBUNGAN MENGINGKARI.
Bila Kopulanya : kata adalah : mengiakan ( kualitas proposisinya adalah positif)
kata “ tidak, bukan, atau tak “ berarti mengingkari ( kualitas proposisinya adalah negatif)
Hasan adalah dokter ( P. positif)
Udin bukan guru ( P. Negatif).
Quantifier : permasalahan – Universal : semua, seluruh, segenap, setiap, tak satupun.
(proposisi universal)
– Partikuler : sebagian, kebanyakan, beberapa, tidak semua, sebagian besar, hampir seluruh, rata-rata…
Singular : biasanya Q tidak dinyatakan
Contoh proposisi :
Universal : Semua mahluk hidup membutuhkan makan
Partikuler : Sebagian manusia adalah pekerja pabrik
Singular : Seorang yang bernama Yudi adalah seorang mahasiswa
(Proposisi tsb. Bisa dinyatakan tanpa Q tanpa mengubah kuantitas proposisinya)
KOPULA : KATA YG MENEGASKAN HUBUNGAN TERM SUBYEK DAN TERM PREDIKAT BAIK HUBUNGAN MENGIAKAN MAUPUN HUBUNGAN MENGINGKARI.
Bila Kopulanya : kata adalah : mengiakan ( kualitas proposisinya adalah positif)
kata “ tidak, bukan, atau tak “ berarti mengingkari ( kualitas proposisinya adalah negatif)
Hasan adalah dokter ( P. positif)
Udin bukan guru ( P. Negatif).

Berdasarkan kombinasi antara kuantitas dan kualitas proposisi maka dikenal enam macam proposisi :
1. Universal positif : Semua manusia akan mati (A)
2. Partikular positif : Sebagian manusia adalah birokrat (I)
3. Singular positif : Beckham adalah pemain sepak bola.(A)
4. Universal negatif : Semua kambing bukan kuda.(E)
5. Partikular negatif : Beberapa mahasiswa tidak lulus.(O)
6. Singular negatif : Siti bukan gadis pendengki.(E)

Berdasarkan kombinasi antara kuantitas dan kualitas proposisi maka dikenal enam macam proposisi :
1. Universal positif : Semua manusia akan mati (A)
2. Partikular positif : Sebagian manusia adalah birokrat (I)
3. Singular positif : Beckham adalah pemain sepak bola.(A)
4. Universal negatif : Semua kambing bukan kuda.(E)
5. Partikular negatif : Beberapa mahasiswa tidak lulus.(O)
6. Singular negatif : Siti bukan gadis pendengki.(E)

Berdasarkan kombinasi antara kuantitas dan kualitas proposisi maka dikenal enam macam proposisi :
1. Universal positif : Semua manusia akan mati (A)
2. Partikular positif : Sebagian manusia adalah birokrat (I)
3. Singular positif : Beckham adalah pemain sepak bola.(A)
4. Universal negatif : Semua kambing bukan kuda.(E)
5. Partikular negatif : Beberapa mahasiswa tidak lulus.(O)
6. Singular negatif : Siti bukan gadis pendengki.(E)

DISTRIBUSI
Distribusi berhubungan erat dengan pembahasan denotasi term subyek dan predikat, terutama sekali apakah term predikat apakah merangkum seluruh golongannya atau hanya sebagian saja.
Ada dua istilah : tertebar (distributed) dan tak-tertebar (undistributed).
Tertebar : bila ia melingkupi seluruh denotasinya.
Tak-tertebar : apa bila hanya menyebut sebagian denotasinya.
Proposisi Subyek Predikat
A (universal positiF) Tertebar Tak-tertebar
I (partikular positif) Tak-tertebar Tak-tertebar
E (Universal negatif) Tertebar Tertebar
O (partikular negatif) Tak-tertebar tertebar

A : Semua merpati adalah burung: Hasan adalah pemberani
I : Sebagian mahasiswa adalah malas; sebagian manusia adalah petani dst.
E : Semua kambing bukan kuda; semua patriot tidak penakut.
O: Sebagian mahasiswa tidak rajin.

Catatan :
Ada kalanya permasalahan A mempunyai S dan P yang sama-sama tertebar
Contoh : semua mahluk adalah ciptaan Tuhan
Jakarta adalah kota terbesar di Indonesia.
Logika adalah ilmu yang membicarakan penalaran yang benar.
(semua definisi termasuk dalam kasus ini)

Proposisi Hipotetik
“ Jika permintaan bertambah maka harga akan naik”
Terdiri dari 2 proposisi kategorik : “Permintaan bertambah” dan “Harga akan naik”. (“Jika” dan “maka” adalah kopula).
“ Permintaan bertambah “ = sebab/anteceden.
“Harga akan naik” = akibat / konsekuen.

Catatan :
Antara sebab dan akibat dalam proposisi hipotetik :
mempunyai hubungan kebiasaan dan hubungan keharusan.
Hubungan kebiasaan :
Bila terjadi perang maka akan terjadi krisis ekonomi
Jika hujan turun, jalanan sepi
Manakala ia lulus ujian, ibunya akan bemberinya dia hadiah.
Hubungan keharusan :
Bila matahari terbenam, maka dunia menjadi senja.
Bila air menyiram badan, maka akan menjadi basah.

Proposisi Hipotetik
“ Jika permintaan bertambah maka harga akan naik”
Terdiri dari 2 proposisi kategorik : “Permintaan bertambah” dan “Harga akan naik”. (“Jika” dan “maka” adalah kopula).
“ Permintaan bertambah “ = sebab/anteceden.
“Harga akan naik” = akibat / konsekuen.
Catatan :
Antara sebab dan akibat dalam proposisi hipotetik :
mempunyai hubungan kebiasaan dan hubungan keharusan.
Hubungan kebiasaan :
Bila terjadi perang maka akan terjadi krisis ekonomi
Jika hujan turun, jalanan sepi
Manakala ia lulus ujian, ibunya akan bemberinya dia hadiah.
Hubungan keharusan :
Bila matahari terbenam, maka dunia menjadi senja.
Bila air menyiram badan, maka akan menjadi basah.

Catatan :
Antara sebab dan akibat dalam proposisi hipotetik :
mempunyai hubungan kebiasaan dan hubungan keharusan.
Hubungan kebiasaan :
Bila terjadi perang maka akan terjadi krisis ekonomi
Jika hujan turun, jalanan sepi
Manakala ia lulus ujian, ibunya akan bemberinya dia hadiah.
Hubungan keharusan :
Bila matahari terbenam, maka dunia menjadi senja.
Bila air menyiram badan, maka akan menjadi basah.

PROPOSISI DISYUNGTIF
 Pada hakekatnya juga terdiri dari dua buah proposisi kategorik.
 Contoh : “Jika tidak benar maka salah”
Terdiri dari : “Proposisi itu benar” dan “proposisi itu salah”
Kopula : “Jika” dan “maka” mengubah dua proposisi kategorik menjadi permasalahan diosyungtif.
Variasi kopula :
Hidup kalau tidak bahagia adalah susah
Putu di rumah atau di Kantor
Jika bukan Amir yang mengambil maka Hasan.

Apa perbedaan kopula pada P. Hipotetik dan Kopula Proposisi Disyungtif.
Kopula Hipotetik : menghubungkan sebab dan akibat.
Kopula Disyungtif : menghubungkan dua buah alternatif.
Proposisi Disyungtif : Disyungtif sempurna
Disyungtif tidak sempurna.
Disyungtif sempurna : mempunyai alternatif kontradiktif
Rumus : A mungkin B mungkin non B.
Contoh : Hendra berbaju merah, atau tidak berbaju merah.
Khadafi mungkin masih hidup, mungkin sudah mati.
Disyungtif tidak sempurna : alternatifnya tidak berbentuk kontradiktif.
Rumus : A mungkin B mungkin C.
Contoh : Hendra berbaju merah atau berbaju hijau.

Iklan

Bentuk-Bentuk BUMN

BENTUK-BENTUK BUMN

1. BUMN Badan Usaha yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya dari negara
2. TUJUAN PEMERINTAH MENDIRIKAN SEBUAH BUMN
o Menyelenggarakan kepentingan umun dan pelayanan jasa kepada masyarakat
o Memupuk salah satu sumber penerimaan negara
o Mencegah terjadinya monopoli oleh swasta
o Memperluas jaringan kerja
3. BENTUK BUMN
o Perusahaan Jawatan (PERJAN)
o Perusahaan Umum (Perum)
o Persero
4. PERJAN Perusahaan negara yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara dan merupakan bagian dari suatu departemen. Usahanya bersifat pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Ciri-ciri perjan
o Bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat
o Pemimpin dan karyawannta ditunjuk/diangkat oleh menteri dan berstatus PNS
o Mendapat fasilitas dari negara
o Perusahaan ini di bawah suatu departemen dan bertanggung jawab pada menteri
o Seluruh modal dari APBN
6. PERUM Perusahaan Negara yang seluruh modalnya dari negara yang telah dipisahkan dari kekayaan negara. Tujuan utama pendirian Perum ialah memberikan pelayanan kepada kepentingan umum sekaligus untuk meraih keuntungan.
7. Ciriciri dari BUMN yang berbentuk Perum
o Bertujuan melayani kepentinan umum yang vital tetapi diperbolehkan untuk mencari keuntungan.
o Modal berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan.
o Pemimpin dan karyawan berstatus sebagai perusahaan negara atau pegawai negeri.
o Perum berada di bawah pimpinan dewan direksi.
8. PT PERSERO Perusahaan negara yang bentuk kepemilikannya berupa saham dan sebagian kecil saham tersebut boleh dijual kepada pihak swasta (< 50 %) Tujuan dari Persero ini adalah untuk meraih keuntungan
9. Ciri-ciri BUMN yang berbentuk persero
o Bertujuan mencari keuntungan ( non public utility )
o Modal sebagian besar dimiliki oleh pemerintah
o Dipimpin oleh dewan direksi
o Tidak mendapat fasilitas negara
o Pemimpin dan karyawan berstatus karyawan swasta.
10. PERUSAHAAN DAERAH Perusahaan yang modalnya seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh pemerintah daerah

Administrasi Keuangan Negara

ADMINISTRASI  KEUANGAN  NEGARA

SEMESTER  VI

 

 

 

 

1. Ruang  Lingkup  Pembahasan  Administrasi  Keuangan

 

           Masalah  utama  administrasi  keuangan  adalah  masalah pengambilan  keputusan  kebijaksanaan  dan  pelaksanaan  yang  berkaitan  dengan  perencanaan, pelaksanaan, akutansi, laporan  pelaksanaan, dan  pengawasan  atas  pengadaan dana disatu  pihak serta  penggunaan  dana dilain pihak (Abdullah :1982). Tujuan  yang  ingin  dicapai oleh  administrasi  keuangan  negara  adalah pertanggungjawaban, efisiensi, dan  atau  efektivitas  dalam  pengadaan  serta  penggunaan  dana.

           Ruang  Lingkup  pembahasan  Administrasi  Keuangan, tergantung  dari sudut pendekatan  yang  digunakan.  Pendekatan  yang  berbeda  akan  mencerminkan  ruang  lingkup  yang  berbeda.  Pembahasan  Administrasi  Keuangan  dikelompokkan  kedalam 5 pendekatan  yang  berbeda  yaitu  pendekatan  ketatalaksanaan keuangan, pendekatan keuangan negara, pendekatan administrasi negara termasuk administrasi pembangunan, pendekatan sejarah perkembangan sistem anggaran, pendekatan organisasi sebagai sistem terbuka.

 

a. Pendekatan  Ketatalaksanaan  keuangan

 

§  Dengan  pendekatan  ketetatalaksanaan  keuangan (financial management), maka  pembahasan  administrasi  keuangan  mencakup  fungsi  perencanaan  keuangan, ketatalaksanaan  penggunaan  dana, penyediaan  atau penggunaan  dana  yang  diperlukan.

 

§  Menurut  Robert W Johnson,  fungsi  ketatalaksanaan  adalah  perencanaan keuangan (financial  planning), pengambilan  keputusan  alokasi  dana di antara  berbagai kemungkinan  investasi  pada  aktiva (managing  assets), menarik  dana  dari  luar (raising funds),  dan  penanganan  masalah-masalah  khusus (meeting  special problems).

 

§  Hakekat  perencanaan  adalah  analisa, baik  analisa  intern  maupun  ekstern, baik  jangka pendek, sedang  maupun  jangka  panjang  sebagai  landasan  untuk  menyususn  serangkaian  tindakan  pada  masa  mendatang  dalam  usaha  mencapai  tujuan  tertentu.

 

§  Perencanaan  keuangan  mencakup  proyeksi  terhadap  aliran kas (cash flows)  serta proyeksi  terhadap  kebutuhan  investasi  pada  masa  mendatang (capital budgeting).

 

§  Perencanaan  atas  aliran  masuk  dan  keluar  dari  kas  dan  proses  pengambilan  keputusan  terhadap  alokasi  dana di antara  berbagai  kemungkinan  merupakan  dua  fungsi  ketatalaksanaan  keuangan  yang  erat  hubungannya.

 

§  Jika  aliran  keluar  dari kas  melebihi  aliran  masuk  ke kas sebagaimana  yang  diperkirakan  akan  terjadi  pada  masa  mendatang  dan  saldo  kas  tidak  mencukupi untuk  menyerap  kekurangan,  maka  perlu diperoleh  atau  ditarik dana  dari luar  melalui  berbagai  bentuk dan  kemungkinan pemilihan  dan pinjaman  yang  ada.

 

b. Pendekatan  Keuangan Negara.

 

§  Bila  administrasi keuangan  ditinjau  dari  sudut pendekatan  keuangan negara, maka pembahasan  mencakup  keuangan  badan hukum publik, baik keuangan negara  maupun  keuangan  badan hukum publik yang lebih rendah.

 

§  Pembahasan  biasanya  lebih  ditekankan pada  segi-segi  yang berkaitan  dengan pengeluaran negara, pendapatan negara, perpajakan, hutang negara  dan  anggaran  negara.

 

§  C. Goedhart ( terjemahan  Ratmoko, 1973)  cakupan keuangan negara  meliputi  segi  yang  berhubungan dengan  fungsi fiskal, lembaga fiskal, teori tentang barang dan jasa-jasa sosial atau publik, teori tentang  distribusi optimal, politik fiskal, struktur pengeluaran, struktur penerimaan, pengaruh pajak  dan pengeluaran pemerintah pada pola tingkah laku kegiatan ekonomi, kebijaksanaan fiskal dalam  kaitannya dengan alokasi  sumber-sumber. distribusi pendapatan  dan  kekayaan, stabilisasi  ekonomi  serta masalah  kebijaksanaan.

 

 

c. Pendekatan  Administrasi Negara (public administration)

 

§  Dari sudut administrasi negara, ada dua  segi yang berkaitan  dengan  administrasi keuangan (Dimock  dan Dimock).

 

§  Pertama, merupakan bidang keuangan  yang luas, meliputi fungsi  perhitungan dan pemungutan pajak, pemeliharaan dana,  hutang negara dan administrasi hutang negara.

 

§  Kedua, merupakan bagian dari administrasi negara, sebagaimana  ditinjau melalui sudut pandangan  pimpinan administrasi  dan mereka yang  mempunyai perhatian  terhadap  apa  yang  dilakukannya.

 

§  Administrasi keuangan terdiri dari  serangkaian  langkah di mana dana  disediakan  untuk pejabat-pejabat tertentu  menurut prosedur-prosedur  yang  dapat  menjamin  pertanggungjawaban  yang sah  dan  menjamin apa daya guna penggunaan dana tersebut.

 

§  Bagian utamanya adalah anggaran belanja, pembukuan, pembelian dan persediaan.

 

§  Anggaran belanja  adalah perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang  seimbang  untuk suatu waktu tertentu.

 

§  Dibawah wewenang pimpinan administrasi, anggaran belanja  itu merupakan  catatan pelaksanaan pekerjaan  pada  masa lalu, suatu metode pengawasan pada waktu ini  dan proyeksi  melalui rencana-rencana untuk  masa yang akan datang.

§  Daya  yang ada pada pemerintah terutama berasal dari pemungutan pajak, pinjaman-pinjaman serta pendapatan lain yang bukan berasal dari pajak.

 

§  Administrasi  keuangan menyangkut  lima segi kebijaksanaan  nasional  yang terpisah-pisah (Allen D.Manvel dalam Abdullah,1982: 6) yaitu  :

 

              1. Kebijaksanaan  ekonomi, menyangkut  hubungan

                   antara pengeluaran pemerintah dan semua  penda-

                   patan  lainnya.

              2.  Kebijaksanaan utang (bagaimana pemerintah me-

                   ngadakan  dan membayar kembali  utang-utang)

              3.  Kebijaksanaan pendapatan (menentukan besarnya

                   secara relatif dari berbagai sumber  penerimaan

                   serta persoalan  pajak-pajak  yang harus dikena-

                   kan).

              4.  Kebijaksanaan pengeluaran

              5.  Kebijaksanaan pelaksanaan

 

§  Perumusan kebijaksanaan fiskal  mempertimbangkan pengaruh  dari administrasi keuangan pemerintah  terhadap keseluruhan  pola tingkah laku kehidupan  ekonomi bangsa. Bukan semata-mata penemuan  sumber penerimaan  untuk  memenuhi kebutuhan pengeluaran tetapi juga pada masalah-masalah perpajakan, hubungan pengeluaran pemerintah  pada perekonomian, sehingga bisa dimengerti  peranan dan pengaturan pemerintah  dalam bidang perekonomian nasional. Masalah kebijaksanaan fiskal  demikian penting  dalam rangka  memberikan kerangka-dasar  untuk proses anggaran.

 

§  Nilai yang  sangat penting  dan menekan keseluruhan proses anggaran adalah pertanggungjawaban (accountability).

 

 

§  Maksud utama dari pertanggungjawaban keuangan  adalah untuk  menjamin  pertanggungjawaban demokratis  kepada rakyat.

 

§   Aparatur negara  mempunyai dua bentuk  pertanggung jawaban, yaitu  pertanggungjawaban  keuangan  dan pertanggungjawaban  pengambilan keputusan  yang bijak dan jujur dalam bidang  keuangan.

 

§  Terjaminnya kejujuran  dalam  pemerintahan dapat  dilakukan  dengan  membagi  kekuasaan  diantara berbagai  aparatur negara (otorisator, ordonator, bendaharawan).

 

d. Pendekatan  sejarah perkembangan  sistem anggaran.

 

§  Ditinjau  dari  sudut sejarah  perkembangan sistem anggaran, maka administrasi keuangan  telah  berkembang  dari Administrasi Keuangan  Tradisional (yang berorientasi pada pengawasan)   yang telah dikembangkan (di Amerika Serikat) sejak tahun 1789  ke arah  Administrasi Keuangan  Hasil Karya (Performance Financial Administration)  pada tahun 1949 (berorientasi pada ketatalaksanaan).

 

§  Perkembangan selanjutnya terjadi  dari Administrasi Keuangan Hasil Karya ke arah  sistem Administrasi Keuangan Terpadu (Integrated Financial Administration) yang berorientasi pada perencanaan  dan atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

 

§  Robert Anthony  memperkenalkan  tiga proses administrasi  berbeda  yaitu  : perencanaan strategis, pengawasan ketatalaksanaan  dan pengawasan  operasional. Gagasan  ini berpengaruh  pada  tokoh-tokoh  yang  memperkembangkan  SIPPA.

 

 

 

e.  Organisasi  sebagai  sistem  terbuka.       

 

§  Organisasi  keuangan, yang  ada dalam  batas-batas dan kendala-kendala lingkungan luar, mencakup lima unsur pokok  yang  saling  berhubungan dan pengaruh  mempengaruhi.

§  Infut dari luar – diubah – disajikan kepada lingkungan luar (sebagai sebuah sistem  terbuka).

§  Organisasi keuangan  terdiri atas 5 unsur :

 

1. unsur tujuan dan nilai (diperoleh dari lingkungan sosial budaya)

2. unsur teknis (spesialisasi pengetahuan, kecakapan, dan ketrampilan  yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi organisasi keuangan.

3. unsur psikososial (menunjukkan  hubungan sosial vertikal  maupun horisontal – faktor motivasional)

4. unsur struktural (menunjukkan  cara-cara melakukan spesialisasi dan  koordinasi – struktur organisasi, struktur wewenang, struktur program, struktur perencanaan, prosedur-proedur keuangan  dll)

5. unsur  yang mencakup keseluruhan unsur  dari  OK  baik  dengan lingkungan khusus  maupun  lingkungan  umum.

 

§  Dari sudut pendekatan organisasi  sebagai sistem terbuka dan terpadu, administrasi keuangan hanya merupakan salah satu bagian  saja  dari organisasi keuangan. Sedangkan organisasi keuangan  termasuk sebagai salah satu unsur dalam lingkungan umum yang  mencakup lingkungan budaya, teknologi, pendidikan, politik,fisik, perundang-undangan, demografi, ekonomi  dan lingkungan sosial.         

2. Pengertian dan Ruang Lingkup  Keuangan Negara

 

1.         Pendekatan  yang  digunakan  dalam  merumuskan  Keuangan  Negara berdasarkan  penjelasan pada U.U No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adalah  dari  sisi  obyek, subyek, proses  dan  tujuan.

 

a.    Sisi  obyek  : Yang  dimaksud  dengan  keuangan  Negara  adalah  meliputi  semua  hak  dan kewajiban negara  yang  dapat  dinilai  dengan uang, termasuk  kebijakan  dan  kegiatan  dalam  bidang  fiskal, moneter  dan  pengelolaan kekayaan  negara  yang  dipisahkan, serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  berupa  barang  yang  dijadikan  milik  negara  berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut.

 

b.   Sisi  subyek  :  Keuangan  Negara  meliputi  seluruh  obyek  sebagaimana tersebut  di atas  yang  dimiliki  negara, dan/atau  dikuasai  oleh  Pemerintah  Pusat, Pemerintah Daerah,  Perusahan Negara/Daerah  dan  badan  lain  yang  ada  kaitannya  dengan  keuangan  negara.

 

c.    Sisi proses  :  Keuangan Negara  mencakup  seluruh rangkaian  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  obyek  sebagaimana  tersdebut  di atas  mulai  dari  perumusan  kebijakan dan pengambilan  keputusan   sampai  dengan  pertanggungjawaban.

 

d.   Sisi  Tujuan : Keuangan Negara  meliputi seluruh  kebijakan, kegiatan  dan  hubungan  hukum  yang  berkaitan dengan  pemilikan dan/atau  penguasaan  obyek  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  negara.

 

2.   S.P Siagian  : Keuangan Negara  berarti  semua hak dan kewajiban  yang dinilai dengan uang, dan segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang  berhubung  dengan hak-hak negara.

 

3.   Keuangan Negara adalah  semua hak  dan semua kewajiban  yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu  baik yang berupa uang maupun barang  yang dapat dijadikan milik negara  berhubungan dengan pelaksanaan hak  dan kewajiban tersebut ( Pasal 1 UU 17 Tahun 2003).

 

      Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan  bahwa Keuangan Negara  mengandung  empat unsur :

      1. Hak-hak  Negara

      2. Kewajiban-kewajiban Negara

      3. Ruang  lingkup Keuangan Negara

      4. Aspek sosial ekonomis Keuangan Negara.

 

Hak-hak  Negara.

      Hak-hak negara  adalah usaha pemerintah  untuk mengisi  kas negara  yang akan dipergunakan untuk membiyayai  kepentingan-kepentingan masyarakat.  Hak-hak ini meliputi :

      1.   Hak mencetak uang, yang dalam pelaksanaannya  dilakukan       oleh  Bank Sentral (BI).

      2.   Hak mengadakan pinjaman  baik pinjaman  yang berasal dari      dalam negeri  maupun dari  luar negeri.

      3.   Hak mengadakan pinjaman paksa, seperti  : hak menarik   pajak, iuran dan pungutan lainnya.

 

Kewajiban-kewajiban Negara.

 

      Kewajiban – kewajiban negara  dimaksudkan untuk  memperbaiki tarap hidup  rakyat secara keseluruhan  agar lebih  baik dari  sebelumnya.

 

      1.   Kewajiban menyelenggarakan tugas-tugas negara  demi      kepentingan masyarakat. (Psal 33  dan 34  UUD.1945)

 

      2.   Kewajiban  membayar atas  hak-hak tagihan yang  datangnya     dari  pihak  ketiga.

 

Ruang lingkup Keuangan Negara.

 

      Ruang lingkup Keuangan Negara  dibedakan menjadi  dua komponen  yaitu :      

      1. Keuangan Negara  yang pengurusannya  dipisahkan.

      2. Keuangan Negara  yang diurus langsung pemerintah.

 

 

 

 

 

 

Aspek  sosial ekonomis  daripada Keuangan Negara

 

      Menurut RICHARD MUSGRAVE  bahwa secara  sosial ekonomis keuangan negara dapat diketahui  dari tiga segi  yaitu :

      1.   Redistribusi  pendapatan (Redistribution  of income)

      2.   Pengalihan daripada sumber-sumber (Realocation of sources)

      3.   Kestabilan  terhadap kegiatan ekonomi (stabilitation)        

 

Pengelompokkan  Bidang  Pengelolaan KN.

1. Sub bidang  pengelolaan  fiskal

2. Sub bidang  pengelolaan  moneter

3. Sub bidang  pengelolaan  kekayaan  negara  yang  dipisahkan 

 

 

Asas-asas  umum Pengelolaan  Keuangan  Negara. 

 

      Dalam  rangka  terwujudnya  Good Governance  dalam  penyelenggaraan  negara, pengelolaan  keuangan  negara  perlu  diselenggarakan  secara  profesional, terbuka, dan  bertanggung jawab.

 

Asas – asas  yang telah  lama  dikenal  dlm. pengelolaan KN  :

 

1. asas  tahunan

2. asas  universalitas

3. asas kesatuan

4. asas spesialitas

 

Asas-asas  (baru) sebagai cerminan best practices (penerapan  kaidah-kaidah  yang  baik) dalam  pengelolaan  KN :

1. akuntabilitas  yang  berorientasi  pada  hasil;

2. profesionalitas;

3. keterbukaan  dalam  pengelolaan KN.;

4. pemeriksaan  keuangan  oleh  badan  pemeriksa  yang  bebas

   dan  mandiri.

 

 

 

3. Pengertian  Administrasi Keuangan Negara.

 

a.    Administrasi Keuangan Negara adalah :  tata pengendalian daripada keuangan negara. ( S. Prayudi  Atmosudirjo).

 

b.   Administrasi Keuangan Negara  adalah : semua kegiatan-kegiatan pemerintah  dalam pengelolaan keuangan, diawali dari  penyiapan dan perumusan perencanaan, program anggaran, mengatur dan menata cara-cara membelanjakan uang negara, mencatat macam-macam pendapatan negara, menyelamatkan semua dana-dana negara  dan bagaimana cara untuk mempertanggungjawabkan  itu semua. (M.S Hendrick).

 

Kesimpulan  :

      Administrasi Keuangan  meliputi : perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan  termasuk pertanggung jawabannya.

 

 

4. Sumber Hukum Keuangan Negara.

§   Sumber hukum dari Administrasi Keuangan  Negara  adalah  U.U.D  1945  Pasal  23 s/d 23E yang berbunyi  :

 

Pasal  23.

      – ayat 1.    Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud  dari pengelolaan keuangan negara  ditetapkan setiap tahun  dengan undang-undang  dan dilaksanakan secara terbuka  dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

      -ayat 2.     Rancangan  undang-undang  anggaran  pendapatan dan belanja negara  diajukan oleh presiden  untuk dibahas bersama DPR  dengan  memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

 

      -ayat 3.     Apabila Dewan Perwakilan Rakyat  tidak  menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja  negara  yang  diusulkan oleh  Presiden, Pemerintah  menjalankan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara  tahun  yang  lalu.

 

Pasal  23A.     Pajak  dan pungutan lain  yang bersifat  memaksa  untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

 

Pasal  23B.     Macam  dan harga mata uang  ditetapkan dengan undang-undang.

 

Pasal  23C.     Hal-hal lain mengenai keuangan negara  diatur dengan  undang-undang.

 

Pasal  23D.     Negara  memiliki suatu Bank Sentral  yang  susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan  undang-undang.

Pasal  23E     

      -ayat  1     Untuk  memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang  keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan  yang bebas dan mandiri.

      -ayat 2      Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

      -ayat 3      Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan  dan/atau badan  sesuai  dengan undang-undang.

 

§   Dasar  hukum  merupakan  landasan dasar  yang  dipergunakan sebagai  pedoman atau sebagai petunjuk bagaimana keuangan negara  tersebut harus  dijalankan dengan sebaik-baiknya.

 

§   Dasar  hukum  adalah untuk menjamin  bahwa dalam realisasi  pengurusan  keuangan negara tercermin  kesatuan (unity)  dalam bertindak  bagi pejabat-pejabat negara.

 

§   Dalam UUD.1945  tidak dijumpai tatacara  pengurusan Keuangan Negara  secara terperinci. Oleh karena itu  cara pengaturan keuangan negara  harus diatur dengan undang-undang tersendiri.

 

§   Dalam negara  yang berdasarkan facisme, anggaran itu ditetapkan  oleh pemerintah. Tetapi dalam negara demokrasi  anggaran negara  ditetapkan dengan undang-undang  (artinya dengan persetujuan DPR).

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGGARAN   NEGARA

 

A. Pengertian Anggaran Negara

     Secara  etimologis  perkataan  anggaran  bersumber  dari  kata ”anggar”  atau ”kira-kira”  atau ”perhitungan” (Poerwadarminta, Kamus Besar  Bahasa  Indonesia),  sehingga pengertian  anggaran negara  berarti  perkiraan atau  perhitungan  jumlahnya  pengeluaran  atau belanja  yang  akan  dikeluarkan  oleh  negara. Begrooting (Bld, C.Goedhart).

 

     1. Anggaran Negara dalam Pengertian Administratif :

          – merupakan pengertian  yang paling  sederhana

          – dimana pembagian  kekuasaan  belum  dikenal (terutama pada                  jaman  kerajaan monarchi absolut.

          –  Pengeluaran  keluarga raja merupakan pengeluaran negara.

          – Tidak dikenal adanya otorisasi, ordonansi  serta kewenangan                             bendaharawan seperti sekarang.

     Oleh  karena demikian  anggaran  pada  waktu  itu  terlihat  lebih  bersifat  penata  usahaan  belaka  dari  pengeluaran  dan  penerimaan  keuangan  negara  dengan  memperhatikan  keseimbangan  yang logis antara keduanya. Konsepsi  negara  ketika  itu, lebih  sering  dikenal  sebagai l’etat cest moi (negara  adalah  saya).

 

     2. Anggaran  Negara dalam pengertian formil (dari sudut  konstitusi).

          – Dimulai dari munculnya teori  mengenai  Tata  Negara  dari John             Locke  di Inggris ( kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif)          yang  kemudian  meluas ke Inggris  dengan  ajaran Trias Politica       dari Montesquieu.

          – Ditujukan  untuk  menjamin  hak asasi rakyat, agar tidak  timbul              kesewenang-wenangan  dari  raja (pemerintah).

          –  Hak  asasi  yang  terjelma  dalam  asas kedaulatan rakyat dibidang          keuangan negara  disebut ”hak budget”. yang dituangkan  dalam         ketentuan  undang-undang.(baca  pasal 23 s/d 23C UUD.1945)

          Dari ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  di dalam UU tersebut, jelas terlihat  bahwa persetujuan DPR dapat  dikatakan  mutlak, shg scr teoritis prinsipiil, Pemerintah tidak  mungkin melaksanakan Anggaran Negara  yang belum  disetujui DPR. Unsur unsur  yuridis dalam  anggaran negara, terlihat  dari  hak  dan kewajiban  yang  ada  pada  penguasa  dan  rakyat, dimana  rakyat  melalui  perwakilannya berhak  menentukan  uang  rakyat  menyangkut  sumber  dan  penggunaannya.

 

 

     3. Anggaran  negara ditinjau  dari  sudut Undang-undang  dan peraturan         pelaksanaannya (materiil).

         

          Pengertian  anggaran  dari  sudut  materiil  lebih  menekankan  pada pemerintah  sebagai pelaksana  pemerintahan  yang  terikat  kepada  sesuatu  jumlah  maksimal tertentu dari  anggaran  negara  yang  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang. dengan  demikian  eksekutif  hanya  dapat  melakukan  tindakan-tindakan  dalam  batas-batas  yang  telah  ditetapkan  pada  undang-undang.

 

     4. Anggaran  Negara  dari  sudut  policy (kebijaksanaan)

           ini  mengandung  makna  bahwa  apa  yang  telah  tertuang  didalam  anggaran  negara  adalah  merupakan bentuk  policy/kebijaksanaan pemerintah  yang  akan  dilakukannya pada  satu  tahun  anggaran  kedepan. Hal  ini  dapat  dilihat  pada  besarnya  pengalokasian  anggaran  per sektor.

 

 

 

 

 

Reinterpretasi Makna Ngaben Massal Pada Masyarakat Desa Sudaji

REINTERPRETASI   MAKNA   NGABEN  MASAL   PADA MASYARAKAT  DESA  PAKRAMAN    SUDAJI  :

 SUATU  KAJIAN  BUDAYA

 

 

I  Nyoman   Sukraaliawan

 

Abstrak

Berdasarkan ajaran Agama Hindu, melaksanakan  Upacara Ngaben  untuk para  leluhur adalah merupakan kewajiban yang  harus  dilaksanakan oleh  umat  Hindu di Bali. Dalam prakteknya  tidak semua  masyarakat  bisa menjalankan kewajiban tersebut karena  berbagai  faktor.  Salah satu faktornya  adalah  mahalnya biaya  Upacara  Ngaben  seperti  yang  terjadi  di Desa  Pakraman  Sudaji. Mahalnya  biaya  Upacara Ngaben  di sini  tidak  terlepas  dari adanya hegemoni yang  dilakukan  oleh  golongan  masyarakat  kaya,  melalui  tradisi Ngaben  secara besar-besaran.

Perubahan tradisi  dalam  hal  pelaksanaan Upacara  Ngaben, yang  telah  diterima  oleh  masyarakat  adalah   ketika Desa  Pakraman,  melakukan Ngaben  Massal  sebagai  alternatif   untuk  menanggulangi  mahalnya  biaya  Ngaben  tersebut. Penomena tradisi  baru  dalam cara Ngaben  ini, secara sosiologis menjadi menarik  untuk  dilakukan  penelitian  guna  memperoleh  jawaban  terhadap  reinterpretasi  makna Ngaben  Massal  bagi  masyarakat di Desa Pakraman  Sudaji  dalam  perkembangannya  saat  ini. 

Beberapa reinterpretasi  makna   Ngaben Massal di Desa  Pakraman Sudaji yaitu : a) reinterpretasi makna secara  filosofis,  b) makna dekonstruksi wacana hegemonik, d) makna pelayanan Prajuru  Desa  Pakraman kepada  masyarakat, e) makna sebagai  media  pendidikan  masyarakat,  f) makna  ekonomi.

 

Kata  kunci  :  Agama,  Upacara, Yajña, Ngaben.

 

 

1   Latar  Belakang.

           

            Secara umum pelaksanaan upacara  Ngaben, sebagai  salah  satu upacara  keagamaan, memerlukan  biaya  yang  sangat  besar pada  masyarakat  di Desa Pakraman  Sudaji. Berdasarkan pengamatan  penulis,terutama  besarnya  dana  Ngaben yang  diperlukan  berkisar antara   seratus lima puluh juta  sampai  dua  ratusan  juta  rupiah.  Dengan  besarnya  biaya upacara seperti  itu, pada  sebagian  besar  masyarakat terdapat anggapan  bahwa  untuk  bisa  Ngaben  harus  mempunyai  dana  ngabehin (melebihi).  Dengan  pemahaman  seperti  itu,  Ngaben menjadi  “label”  atau “cap”    bagi  masyarakat  kaya secara  harta.

            Dengan  cap atau  label  seperti  itu,  tentunya  masyarakat yang  secara ekonomi kurang  mampu, tidak  akan pernah   bisa  melakukan  kewajiban  Ngaben  untuk  para  leluhurnya, karena biaya upacara Ngaben  yang  dilakukan  secara pribadi sangat besar. Kalaupun  misaalnya, masyarakat bisa  melakukannya  tetapi  harus  mengorbankan  dengan  cara  menjual  harta  benda  yang  dimilikinya  seperti  tanah  warisan.  Cara  melakukan  yadnya  dengan  cara  seperti itu  terutama  bagi  masyarakat  yang  belum  berkecukupan secara  ekonomi, dengan  menjual  tanah  warisan  hanya  untuk  kepentingan  yadnya (ngaben),  apa  lagi  sampai  memiskinkan  masyarakat  yang  melakukannya  sebenarnya  tidak  sesuai  menurut  ajaran  sastra  Agama Hindu yang  mengajarkan ambeg parama arta  dan Ahara legawa  yaitu  menggunakan  keuangan  sesuai  dengan  skala  prioritas  dan  prinsip  keseedrhanaan.

            Akhir-akhir  ini Sebuah  solusi  bagi  masyarakat  untuk meringankan  beban  dari  biaya  upacara Ngaben yang  sangat besar tersebut adalah  melalui  Ngaben  massal,  yang  dipasilitasi  oleh  Prajuru Desa  Pakraman. Ngaben Massal sebagai  sebuah  praktek,  adalah  relatip  baru  dalam  tradisi penyelenggaraan  upacara  Ngaben di Desa  Pakraman  Sudaji.  Awalnya upacara Ngaben  massal  belum  bisa  diterima secara  meluas  oleh  masyarakat  karena  beberapa  faktor   seperti  faktor  gengsi, sugesti dan  faktor-faktor  sosio-kultural  lainnya.

             Pada  saat  sekarang di Desa Pakraman Sudaji,  telah  terjadi  perubahan  dalam  pelaksanaan  upacara  Ngaben dengan  diterimanya cara  Ngaben  massal oleh  masyarakat luas. Penerimaan  masyarakat  terhadap Ngaben  massal  ini,  dapat  dilihat  dari  suksesnya pelaksanaan  Ngaben  massal yang  kepertama pada  tahun 2004 yang  melibatkan 14 dadia dari  20 dadia yang  ada  di Desa Pakraman  Sudaji,  dengan  jumlah  sawa  sebanyak 337 sawa.   Dalam  konteks  perubahan seperti  itu, dapat diduga  adanya  cara penginterfretasian kembali (reinterfretasi) oleh  masyarakat  baik secara  teosofis  maupun  sosio-kultural  sehingga  sangat  menarik untuk  diteliti dengan  judul : Reinterfretasi Makna Ngaben Massal Di Desa  Pakraman Sudaji:   Sebuah  Kajian  Budaya”.

            Dari  uraian latar  belakang   di  atas, selanjutnya  dikemukakan  rumusan  masalah  penelitian  yaitu  : “bagaimanakah masyarakat  memberikan re-interfretasi makna pada pelaksanaan upacara Ngaben Massal di Desa  Pakraman  Sudaji, Kecamatan  Sawan, Kabupaten  Buleleng?”

 

2.  HASIL PENELITIAN DAN  PEMBAHASAN

            Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  maka dapat  dipahami  adanya  beberapa  re-interfretasi makna  dari pelaksanaan  Upacara  Ngaben Massal  di Desa  Pakraman  Sudaji, seperti   pada  uraian  berikut.

2.1   Reinterpretasi  Makna  Filosofi  Agama. 

            Secara  filosofis, makna Upacara Ngaben  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  pada  umumnya, termasuk  Upacara  Ngaben  Massal  adalah  sebagai  proses  untuk  mempercepat  pengembalian  unsur-unsur Panca Maha  Bhuta   ke asalnya atau ke sumbernya masing-masing.           Upacara  Ngaben juga  mempunyai makna  sebagai membantu  perjalanan  Atman  menuju  Brahman.  Dengan  kembalinya  unsur-unsur  Panca  Maha  Bhuta  yang  membentuk  Sthula  Sarira  maka  Atman  telah  meningkatkan  perjalanannya  dari  Bhur Loka  sampai  pada  Bhuwah  Loka.  Dalam  Bhuwah  Loka  ini  Atman  masih  berbadankan  Suksma  Sarira.  Dengan  demikian  Upacara  Ngaben  itu  adalah  upacara  penyucian  Pitara  tahap  pertama  yaitu  dengan  melepaskan  Pitara  dari  ikatan  Panca  Maha  Bhuta.

             Terkadang di tengah  masyarakat  terdapat  pemahaman  yang kurang  sesuai dengan sastra  agama, mengenai hakekat  dan  tujuan  dari  Upacara Ngaben  tersebut. Sering  pelaksanaan  Ngaben di interpretasi   secara  keliru, yaitu  untuk   mencarikan  tempat  roh  para  leluhurnya  di  Sorga.  Dalam  perjalanan  roh  leluhur menuju  sorga, memerlukan  bekal  atau  beya  yang  banyak  dalam  bentuk  banten  yang  besar.  Dengan adanya  interpretasi  masyarakat  seperti  ini,  maka  terutama masyarakat  yang  kaya  akan  berusaha  untuk  melakukan  Upacara  Ngaben  dengan  sarana   banten  yang  besar (ngabehin) agar  rokh  para  leluhurnya   dapat  mencapai  Sorga.

            Jika  dikembalikan  kepada  hakikat  Ngaben  secara  filosopisnya, seperti diuraikan  di atas,  maka  sebenarnya  Upacara  Ngaben  tidak  bisa  dikaitkan  dengan  pencapaian  sorga  ataupun  neraka.  Masalah  sorga  dan  neraka   adalah  persoalan  lain  dari  Upacara  Ngaben. Sebab  itu  ditentukan  oleh  sisa  hasil perbuatan di waktu hidupnya (karma wasana)  seseorang.  Hukum  Karmaphala salah  satu  kepercayaan  Agama  Hindu  menggariskan  bahwa  karma  baik  maupun  karma  buruk  tidak  bisa  dikurangi,  dan  harus  diterima  seutuhnya  (Cudamani,1998  dalam  Atmadja, 2001 : 142).

            Dari  hasil  analisis  terhadap  data yang  dikumpulkan, dapat  dijelaskan bahwa masyarakat Desa Pakraman Sudaji, melalui  Ngaben  Massal, telah  melakukan re-interfretasi secara filosofis, menyangkut keyakinan sorga dan neraka. beberapa responden mengatakan  “kalaupun  dengan  upacara besar,  upacara  kecil  tidak  akan  menentukan  rokh  itu  mencapai  sorga. Konon  yang  menentukan  kedudukannya di akhirat  nantinya  adalah  baik  buruknya perbuatan  yang  dilakukan  semasih  hidupnya

            Pandangan   seperti  itu adalah  sesuai  pendapatnya  Hadiwijono   dalam  Atmadja (2001:142)  dengan   mengemukakan  bahwa  Agama  Hindu  tidak  mengenal  ritual  penebusan  dosa,  sebagaimana  yang  berlaku   pada  keyakinan agama tertentu.  Dosa seseorang  hanya  dapat  ditebus  dengan  berbuat  kebajikan,  semasa  hidupnya.  Kalau  orang  sudah  mati,  maka  yang  bersangkutan  akan  membawa  karma  pada  perbuatannya  di dunia (Surya  Kanta, 1925  dalam  Atmadja, 2001 : 143).  

            Adanya re-interpretasi  secara  filosofis terhadap  hakikat  Upacara  Ngaben, seperti itu  mengindikasikan  adanya  pemahaman masyarakat  yang  lebih  jelas terhadap  Ngaben berdasarkan  ajaran (sastra)  agama.  Dengan  pemahaman  ini, ini  berarti   telah  timbul  pencerahan  masyarakat, yang  tidak  lagi  memandang  bahwa  Ngaben  itu  harus  dilakukan  dengan  ngabehin (biaya besar)   sehingga  masyarakat  dapat  menerima  cara  Ngaben  massal  dengan  biaya  yang  lebih  ringan.

 

2.2    Reinterpretasi  Makna  Sebagai Dekonstruksi  Wacana  Hegemoni Kultural 

            Tradisi  Upacara  Ngaben  yang  dilakukan dengan  menonjolkan  aspek  seremonial  yang  megah  dan  meriah,  sebenarnya dalam  perkembangan  situasi saat  ini,  sudah  tidak  cocok  untuk  dilaksanakan, apalagi  dilakukan dengan  cara  memaksakan  diri  secara ekspresif   hanya   untuk  sebuah  kesan  bahwa  seseorang  bisa  atau  mampu mengikuti  tradisi yang  ada  sehingga dapat  memberikan  suatu  kebanggaan  tersendiri  untuk suatu  prestise secara sosial bagi  mereka  yang  melakukannya.  Jika   misalnya  masyarakat  berusaha  untuk  mengikuti  tradisi  upacara  dalam  takarannya  yang  lebih  besar,  hal  itu  disebabkan karena  adanya  suatu  kekhawatiran  terhadap  gunjingan  atau  penilaian  masyarakat melalui “cap-cap  sosial”  seperti  kikir, pelit  (demit)  dan  ungkapan-ungkapan  lainnya yang  dinilai  dapat menganggu  citra atau  nilai sosial  terhadap pelaksanaan  Upacara Ngaben tersebut.

            Terjadinya kekhawatiran masyarakat  seperti  itu, disebabkan pula oleh  karena pada masyarakat lokal terdapat wacana kultural yang hegemonik,  terhadap  cara  pelaksanaan  upacara  yang  lebih  kecil (sederhana).  Wacana kultural hegemonik  seperti  itu,  seolah-olah  memberikan  legitimasi  yang  kuat  terhadap  cara  pelaksanaan upacara  yang  dilakukan secara besar-besaran,  sehingga  dapat  mensubordinasikan cara  pelaksanaan  Ngaben yang  sederhana  atau  yang  kecil.    Wacana  kultural  hegemonik secara  struktur kebahasaan, yang hidup dan sering  diucapkan  oleh   masyarakat  setempat,  adalah  misalnya  dalam ungkapan  kalimat   “ yen  ngelah  gae sing  dadi  demit”  artinya  jika  orang  mempunyai  upacara (yajña) tidak  boleh  pelit atau  kikir.  Ungkapan  “sing dadi  demit”  yang  ditujukan  kepada  orang  yang  melakukan  yajña adalah  menjadi belenggu  tradisi,  yang  menghegemoni    masyarakat  yang  berkeinginan  untuk  menggelar  upacara  dengan  lebih  sederhana, sehingga  di sini  masyarakat akan  merasa  malu (lek) jika  ia  melakukannya. Rasa  malu (lek) bagi  masyarakat  tersebut,  menjadi  kecendrungan  masyarakat untuk  selalu melakukan  upacara secara  besar-besaran  walaupun  dengan  cara  memaksakan  diri  hanya  untuk  selamat  dari  gunjingan  masyarakat  tersebut.

            Menurut  Sutarya (Bali Post, 29 Oktober  2005), adanya kecendrungan  masyarakat  untuk  menggelar  upacara  yajña  secara  berlebihan  yang  terkadang  diluar  kemampuannya, disebabkan  karena  adanya  keterplesetan  tradisi  dalam  pelaksanaan  upacara  yajña.  Hal  ini berawaldari  tradisi  upacara  yajña  yang  bersumber  dari  filosofi “pembebasan”  atau  “pelepasan  kepemilikan”,  yang  pada  jaman  dahulu  biasanya  dilakukan  oleh  para  pertapa. Secara  agama,  mereka  yang  tinggal  bertapa dengan  kesederhanaannya,  memiliki  nilai  yang  lebih  tinggi  dari  yang  lain.  Sebab  mereka  adalah  calon  orang  yang  akan  duduk  pada  singasana  yang  disediakan  Tuhan, yaitu  “pembebasan”.  Seberapa  besar  seseorang  berani  melepaskan  atau  membebaskan  kepemilikannya,  semakin  bernilai  orang  itu  secara  spiritual.  Ajaran  ini  kemudian  berkembang  menjadi  yajña yang  diinterpretasi  secara  keliru.

            Ketika  doktrin “pembebasan”  atau  pelepasan  kepemilikan”  berkembang  menjadi  tradisi  upacara,  maka  kebesaran  upacara, kemudian  mendapatkan “nilai”  di mata  masyarakat.  Semakin  besar  upacara  maka  semakin  besar  rasa  kepemilikan  yang  dikorbankan.  Semakin  besar  rasa  kepemilikan  yang  dikorbankan,  semakin  tinggi  status  orang  yang  melakukan  pengorbanan  tersebut  dimata  masyarakat,  demikianlah  penilaian  masyarakat  pada  awalnya. Di sinilah  letak  mis-interpretasi  masyarakat  tentang konsep “pembebasan”  tersebut, sehingga  diterjemahkan  ke dalam  ungkapan  lokal  yang  masih  hidup di tengah  masyarakat  yaitu “ yen ngelah gae sing dadi demit” seperti  disebutkan  di atas.

            Dalam  konteks  pemikiran seperti  itu  menurut  Wiana (2002 :171) diperlukan adanya  suatu  reformasi  pemikiran  dan  tindakan.  Di sini, konsep  reformasi  Hindu  dipergunakan  sebagai  dasar  dalam  melakukan  upacara  yajña pada  umumnya   termasuk   Upacara  Ngaben. Konsep  reformasi  Hindu  itu  adalah  UtpatiStithi  dan  PralinaUtpati  artinya  harus  selalu  dapat   mengembangkan  cara-cara  berupacara  yajña   yang  baik  dan  benar  sesuai  dengan  sastra  agama  Hindu  agar  dapat  mengikuti  perkembangan  zaman. Stithi  artinya  harus  selalu  konsisten  memelihara  nilai-nilai  yang  paling  substantif  dari  upacara  yajña  tersebut.  Hal-hal  yang  masih  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  harus  dipertahankan  dengan  baik.  Sedangkan  Pralina  artinya  tradisi-tradisi  yang  sudah usang,  apalagi  bertentangan  dengan   sastra  agama  Hindu  haruslah  dengan  besar  hati  ditinggalkan.

            Praktik Ngaben Massal seperti  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di Desa  Pakraman  Sudaji, dari sudut wacana, dapat memperlihatkan makna  dekonstruksi  terhadap  tradisi upacara yajña  secara  besar-besaran,  seperti  yang  dilakukan  pada jaman Brahmana, yang lebih  menonjolkan kwantitas dalam  pelaksanaannya yang dilakukannya bak  festival. Dengan  cara upacara  seperti  itu  akan  dapat  menggeser  makna  upacara  itu  sendiri  ketingkat  makna  dengan  maksud  terselubung  untuk  menegakkan  status simbol  dalam  kedudukan  sosial  di dalam  masyarakat  ketimbang  makna  filosofis  dan  teosofis  upacara  itu  sendiri.

            Pemikiran-pemikiran peodal dalam cara pelaksanaan upacara Ngaben seperti  disebutkan  di atas, telah  dilakukan  reformasi, dengan  mereinterpretasikan makna Ngaben  Massal  sebagai dekonstruksi terhadap  tradisi hegemonik  dalam wacana Ngaben, melalui bangkitnya kesadaran masyarakat dalam  memahami makna  Ngaben sesuai sastra  agama.

            Terjadinya perubahan terhadap pola  pikir  masyarakat   seperti itu, sangat beralasan, karena  saat  ini, masyarakat  mempunyai akses  yang  luas kepusat- pusat  pertumbuhan  yang  disebabkan  oleh  semakin  lancarnya  sarana perhubungan  dan  komunikasi dengan lingkungan luar yang  berakibat pada  semakin intensifnya kontak-kontak dengan  unsur-unsur  modernisasi. Perubahan  pemikiran  seperti  itu, didukung  pula  semakin meningkatnya  tingkat  pendidikan  masyarakat,  dan  juga  semakin  meluasnya  institusi sosial-keagamaan  yang  telah  melakukan misi pencerahan  agama kepada  masyarakat,  seperti  yang  dilakukan  oleh  Desa Pakraman.

            Secara kebahasaan,  pemikiran yang  dekonstruktif  terhadap  tradisi Upacara  Ngaben  secara  besar-besaran, nampak  dari  pernyataan-pernyataan  masyarakat  seperti  berikut :

                    Cara  janine, ede  suba  iraga  lek  ngae  upacara  ane  cenik,  yan jani  iraga  ngae upacara ngaben, mituutin  anak  sugih ulihan maksaang  dewek, peragatne  iraga  masih  lakar  ngerasaang  baatne. Paling  melah  suba  jani  bareng-bareng ngemiluin ngaben  massal, medasar  baan  keeningan  keneh. . ( Jaman  seperti  sekarang,  jangan  kita  merasa  gengsi untuk  melakukan  upacara  secara  sederhana. Jika  sekarang, kita  mengikuti  seperti  orang  kaya,  dengan  cara  memaksakan  diri, toh  juga  akibatnya  yang  berat  kita  rasakan  sendiri,sekarang lebih baik pakai  kemampuan  kita  sendiri  berdasarkan  pada  ketulus  ikhlasan  dengan  cara  ikut  Ngaben  massal).

            Dari  pandangan  di atas,  ada  rei-nterpretasi  bahwa  praktik ritual Ngaben  Massal yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di Desa  Pakraman  Sudaji, dalam  tatanan sebuah  diskursus, telah  mendekonstruksi tradisi upacara secara besar-besaran yang terasa sangat hegemonik. Hal  ini  juga  dapat  dimaknai adanya  kebangkitan kesadaran  masyarakat  untuk  melakukan  suatu  perubahan dalam  memaknai upacara  Ngaben  dengan lebih  mendekatkannya  kepada  sastra agama. Sehingga masyarakat  tidak  lagi memaknai  Ngaben  sebagai  ngabehin dari  segi  biaya  yang  diperlukan.

            Ngaben  Massal, yang telah diterima oleh sebagian  besar  kelompok masyarakat  di Desa  Pakraman  Sudaji, berdasarkan teori  dekonstruksi  sebagaimana dikemukakan  oleh  Derrida, dalam  Piliang (2003: 126) adalah bentuk penyangkalan  akan oposisi  biner  antara   ucapan/tulisan, ada/tak ada, murni/tercemar, moral/amoral  dan  penolakan  akan  kebenaran  dan  logos itu  sendiri. Dalam  relasi  oposisi  biner  tersebut, istilah-istilah  yang  pertama  dianggap lebih superior  dibanding  yang  kedua. Demikian  pula dalam  cara  berupacara  Ngaben  di Desa  Pakraman  Sudaji, dengan lebih  menempatkan  tradisi upacara  secara besar-besaran  sebagai  yang  lebih  superior, lebih  bermoral/bermartabat  bagi yang  melaksanakannya.  Sedangkan  istilah  kedua yaitu tradisi  upacara  yang  kecil hanya  nampak  sebagai  sesuatu  yang  nista dalam  pengertian  kurang  bermoral  atau  kurang  berbakti  kepada  para  leluhur, padahal  rasa  hormat  dan  bhakti  itu  tidak  bisa  ditetapkan   dengan  besar  kecilnya  suatu  upacara  dalam  Ngaben.  Dalam  praktek  seperti  itu   menurut Derrida,  disebut  sebagai  logosentrisme (logocentrism)  yang  telah  menjadi  tradisi  dalam  filsafat Barat  dan  menjadi  penolakan  Derrida.  Berdasarkan teori Dekonstruksi, istilah  logosentrisme  digunakan  Derrida  untuk  menerangkan  asumsi  adanya  hak istimewa  yang  disandang  oleh istilah  pertama (speech)  dan  pelecehan  istilah  kedua (writing),  yang  dianggap  tak  lebih  dari  bentuk  yang  sudah  tercemar, yang  ada  diluar  kawasan  kebenaran (speech).

             Melalui  penerimaan  masyarakat  terhadap  Ngaben  Massal   di Desa  Pakraman  Sudaji,  merupakan  suatu  bentuk  penolakan  terhadap  oposisi  biner  seperti  dipikirkan  Derrida, karena  di sini  masyarakat   tidak  lagi  melihat  secara  logosenrisme  daripada  cara  upacara  dengan  tradisi  secara  besar-besaran  tersebut. Di sini  ada  yang  lain (the  others)  yaitu  Upacara  Ngaben  yang  dapat  dilakukan  secara  kolektiv  dengan  biaya  yang  lebih  hemat.

            Dekonstruksi  yang  dilakukan terhadap tradisi   yang  hegemonik   dalam  wacana Ngaben  secara   besar-besaran   di Desa  Pakraman  Sudaji, dilakukan terhadap struktur  bahasa, yang  terdapat  pada  masyarakat  di Desa  Pakraman  Sudaji. Dekonstruksi yang  dilakukan  di sini sebagai  upaya dalam  membongkar  struktur bahasa  dalam  kerangka  memberikan  pemahaman  dan membangkitkan  kesadaran  masyarakat  pada makna upacara   yang  sesuai  dengan  ajaran  agama  itu  sendiri.  Kesadaran  di sini adalah  kesadaran yang  dapat  menumbuhkan  kesucian  hati   dalam  melakukan  upacara  yajña  yang  dilandasi  oleh  ajaran agama  Hindu yaitu  Trikaya  parisudha.

             Reinterpretasi  makna  Ngaben  Massal  sebgai dekonstruksi wacana hegemoni  kultural,  dalam  tatanan praktik  Ngaben Massal  yang  dilakukan  oleh  masyarakat di Desa Pakraman  Sudaji, merupakan sebuah  cara  yang  adaptif dalam  perkembangan  dan  perubahan masyarakat  saat ini. Cara  Ngaben  Massal, yang  dalam  pelaksanaannya  dilakukan  secara  lebih  efisien dari  segi  biaya,  adalah  merupakan   wacana  penting yang  mampu  melakukan suatu pendobrakan  terhadap  tradisi Upacara  Ngaben  sebelumnya,  yang  dilakukan secara  besar-besaran  yang  sangat  berkonotasi dengan  pengertian  ngabehin.

            Dapat  dikemukakan di sini, bahwa  hakekatnya pula  yang  dilakukan oleh  masyarakat   adalah  suatu penolakan  terhadap  tatanan  oposisi biner  yang  menempatkan tradisi  Upacara  Ngaben secara  besar-besaran adalah lebih  bermoral dan  juga lebih  memiliki  perasaan  bhakti  kepada  leluhur di bandingkan dengan  cara  Upacara  Ngaben yang  lebih  kecil. Sebab  dengan  cara  manapun (nista, madhya,  utama) yang  dipergunakan  dalam  cara  berupacara  Ngaben  itu  dilakukan  asalkan   didasari  dengan  suatu  keikhlasan  itulah  yang  mulia.

            Dengan demikian, Dekonstruksi  yang  terjadi  adalah pada aras pemikiran masyarakat  dengan  menempatkan  makna  Ngaben  bukan  sebagai  ngabehin  yang  artinya  melebihi dari  segi  biaya. Tetapi  masyarakat  menyadarinya bahwa   Ngaben   itu  adalah sebagai  suatu  kewajiban  moral  yang  harus  dilakukan kepada  leluhur  sebagai pembayaran  utang (rnam).  Dari  kesadaran  akan  kewajiban  itu muncul  pemikiran  masyarakat,  agar  Ngaben  itu  dapat  dilaksanakan  seringan-ringannya, dengan  tidak  lagi  berorientasi pada  kebiasaan  upacara  secara besar-besaran dalam hal penyelenggaraan Upacara Ngaben.

             Supaya dapat     melaksanakan kewajibannya seringan mungkin, maka muncul pola pikir  masyarakat  untuk melaksanakannya secara bersama-sama  yaitu  dengan  Ngaben  Massal. Dengan  praktik Ngaben  Massal, yang  sebagian  besar  diikuti  oleh  masyarakat menengah kebawah ini, menunjukkan  adanya  suatu  gerakan  kontra hegemoni  terhadap  cara  penyelenggaraan  Upacara  Ngaben  secara besar-besaran  di Desa  Pakraman  Sudaji.

2.3       Reinterpretasi  Makna  Solidaritas  Kelompok.

            Dimensi terpenting  dari  suatu  yajña adalah  memberikan  makna  sosial religius  kepada  umat  atau  masyarakat  yang  melangsungkan  Upacara Ngaben tersebut. Aspek religiusitas dari  suatu  upacara,  hendaknya  dapat  diserap  oleh  umat sehingga  dapat  berdaya  guna  untuk  menimbulkan  perubahan  sosial  ke arah  yang  makin  baik  yaitu  terciptanya   suatu  kebersamaan  dan  kekompakan  yang  dalam  istilahnya  Durkheim, disebut  dengan  solidaritas, sehinnga  akan  dapat  menuntun  jalannya  yajña  yang lebih  berkualitas (satwika).

            Kekompakan  dari masyarakat dalam  pelaksanaan Upacara  Ngaben Massal pada  masyarakat  di Desa  Pakraman  Sudaji, dapat  memberikan  makna  tersendiri   dalam  menciptakan atmosfir kebersamaan  dalam  meningkatkan keeratan  sosial di tengah kehidupan  masyarakat  yang  semakin  individualis   dalam  kehidupan  masyarakat global.  Secara  sosial  upacara  yajña  tersebut  dapat  makin  meningkatkan  dinamika  umat  dalam  keakraban  sosial  yang  makin  produktif.  Keakraban  sosial  yang  dinamis itu  dapat  menumbuhkan  kondisi  sosial  yang  kondusif  untuk  mengembangkan  pemikiran-pemikiran,  wacana  dan  perilaku  sosial  yang  dapat  menciptakan  integrasi  sosial   yang  makin   meningkat   baik  dalam  lingkungan  masyarakat  kecil   seperti  keluarga,  maupun  lingkungan  masyarakat  yang  lebih  luas.  Pandangan  seperti  ini  dikemukakan  oleh  salah  seorang  informen  dalam  pernyataannya  sebagai  berikut :

       “Sebenarnya  pelaksanaan  Upacara  Ngaben  yang  dilakukan  secara  Massal  tersebut  dapat juga memberikan  makna  yang  sangat  besar  bagi  diri  saya  untuk  meningkatkan  keeratan  tali  persaudaraan,  paling  tidak  dilingkungan kelompok keluarga  besar  saya. Ngaben  Massal seperti  yang  pernah  saya  ikuti, dapat  pula  berfungsi  sebagai  media penyelesaian  konflik  dalam  keluarga. Seperti  misalnya, dulunya, sebelum  diadakan Ngaben  Massal, ada  keluarga  saya  yang  datang  kerumah  saja  ia  tidak  mau,  tetapi  dengan  melakukan  Upacara  Ngaben  Massal ia  menjadi  sadar  dan  rujuk. Karena  ia merasakan  dan  menyadari  bahwa  orang  tua  yang  dibuatkan  upacara itu,  juga  leluhurnya  yang  patut  juga  ia  hormati, dan  ini  diyakini  adalah  untuk  keselamatan  atau  kerahayuan  bersama.”

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, makna Ngaben massal dapat diberikan reinterpretasi sebagai media untuk  mewujudkan solidaritas sosial. Hal  ini, dapat dipahami, karena  menurut  Teori Interaksi Sosial  seperti  dikemukakan  oleh Gillin  and Gillin, (dalam Soerjono Soekanto, 1981 : 55) pada tingkat  interaksi  sosial  pada  proses-proses  sosial  yang  merupakan  hubungan-hubungan  sosial   yang  dinamis, menyangkut  hubungan  antara  orang-orang  perorangan (baca: sebagai  anggota  keluarga  yang  terlibat  dalam  Ngaben  massal),  antara  kelompok-kelompok  yang  melibatkan  berbagai soroh (clan),  maupun  antara  orang  perorangan  dengan  kelompok-kelompok  masyarakat  tersebut. Dengan  mengacu  pada  keadaan  seperti  itu,  Kimball  Young (dalam Soerjono Soekanto,1981 : 68) menyebutnya  dengan akomodasi (accommodation)  yang  dipergunakannya  dalam  dua  arti  yaitu sebagai  suatu  proses  dan  sebagai  suatu  keadaan. Akomodasi  sebagai  suatu  proses  adalah  menunjuk  pada  usaha  manusia  untuk  meredakan  suatu  pertentangan, atau  usaha  untuk mencapai  kestabilan,  yang  dalam  hal  ini  dilakukan dengan  saling  menumbuhkan  saling  pengertian  bersama (compromise). Menurut  Gillin  and  Gillin (Soerjono  Soekanto, 1981:65),  mengemukakan  bahwa  kerjasama   sebagai  salah  satu  bentuk  proses-proses  sosial  yang  asosiatif   akan  dapat  berkembang  apabila  orang  dapat  digerakkan  untuk  mencapai  suatu  tujuan  bersama  dan  harus  ada  kesadaran   bahwa  tujuan  tersebut  di kemudian  hari  mempunyai  manfaat  bagi  semuanya.

            Adanya  unsur  kerekatan  sosial di dalam  keluarga, secara  nyata  nampak dari  adanya etika dalam ritual  pemerasan sebagai  bagian dari  Upacara Ngaben. Etika  pamerasan yang secara  sosial  dapat bermakna untuk menjalin  dan  meningkatkan  suatu  persaudaraan di dalam  sebuah  keluarga  besar. Pemerasan ini  disampaikan  oleh pihak  keluarga  yang  melakukan  Upacara  Ngaben  kepada  para  cucu-cucu  atau cicit  pada  keluarga kesamping.  Penerima  pamerasan   akan tergelitik hatinya,  bahwa  ia  mempunyai  tugas  moril  untuk  memberikan  salam  terakhir  dengan  pelbagai  cara  kepada  mendiang,  pada  saat  pembakaran  jenazah  dari  mendiang  yang  dibuatkan  upacara.  Disinilah  nampak  makna  dari  Upacara  Ngaben  melalui  etika  pemerasan sebagai  yang  dapat  mengukuhkan  solidaritas  keluarga.

            Dampak  pelaksanaan  Ngaben  Massal, di samping  sebagai media  untuk  menumbuhkan solidaritas  keluarga  secara  internal, tetapi  juga  dapat  memupuk  rasa  solidaritas  pada  lingkungan  masyarakat  yang  lebih  luas  yaitu  di antara  kelompok-kelompok  clan (soroh) peserta Ngaben Massal  itu sendiri. Dalam Upacara Ngaben tersebut, masing-masing  kelompok  warga  peserta  Ngaben  Massal  merasa  berada  dalam  satu  kategori  sosial yang  sama sebagai  masyarakat  kurang  mampu, yaitu dengan  memiliki  latar  belakang  kehidupan  sosial  ekonmi  yang  relatif  sama (kesetaraan)  sehingga  di sini  muncul   suatu  perasaan  bersama (sense of  belonging) dengan  dasar  simpati dan  semangat  yang  besar   untuk  mensukseskan  pelaksanaan  Ngaben  Massal tersebut.

2.4   Reinterpretasi  Makna  Media  Pendidikan  Masyarakat

               Adanya reinterpretasi  makna  pendidikan bagi  masyarakat, pada Upacara Ngaben Massal tersebut, karena  di sini  masyarakat  melakukannya secara bersama-sama  secara  gotong  royong. Pada  aktivitas  bersama  ini, secara struktural melibatkan  berbagai  kecakapan  dan  kemampuan dari orang-orang yang terlibat dalam Ngaben Massal tersebut, untuk mempersiapkan perlengkapan  Upacara  Ngaben, sampai  pada  pelaksanaan  prosesi  upacaranya. Melalui  interaksi  dalam  aktivitas  bersama ini, masyarakat  melakukan  saling  tukar pengalaman dan  pengetahuannya (social  experience).

            Dalam aktivitas  bersama  tersebut,  juga  dapat terjadi proses  transfer  pengalaman  dan  ketrampilan dari masyarakat yang  telah  memahami dengan  baik tatanan  Upacara  Ngaben, kepada  masyarakat yang  masih  awam pengetahuannya  tentang  Upacara  Ngaben.  Dalam  setiap  upacara (Ngaben), ada  proses  transformasi  berbagai  ketrampilan  kepada  generasi  penerus.  Misalnya  pengetahuan  dan  ketrampilan  membuat  banten  atau  sesaji, tata bhoga, dan  juga  perlengkapan  upacara  lainnya. Semua  ketrampilan  tersebut  dapat  ditransformasi  dari  generasi  ke generasi  atau  disampaikan  kepada  masyarakat  yang  masih  awam  tentang  suatu  sarana  dan  prasarana  upacara (Ngaben).

            Hal penting  yang  dapat  ditumbuhkan  dalam  pelaksanaan  Upacara  Ngaben  Massal,  sebagai  media  pendidikan, adalah  munculnya  kesadaran  masyarakat  akan  nilai-nilai  yang  bersifat  esensial   dari  suatu  upacara  yajña  seperti  Upacara  Ngaben  itu  sendiri.  Sehingga  nilai  esensi  dari  suatu  upacara  yajña (Ngaben)  tidak  lagi  terkubur  oleh  rutinitas  suatu  tradisi,  yang  tidak  lebih  dari  suatu  kewajiban  tradisional   semata  yang  dapat  menimbulkan  kesan  bahwa  upacara  yajña  seperti  halnya Ngaben  dengan  tradisi hegemonik  hanyalah  beban  tradisi  yang  lepas dari  hakikat  dan  makna  suatu  yajña.

2.5     Reinterpretasi  Makna  Ekonomi

            Berdasarkan ungkapan beberapa  informan, reinterpretasi  makna  secara   ekonomi  dari  upacara  Ngaben  massal,  dapat  dipahami  dari  rendahnya  biaya   yang  dikeluarkan  untuk  Upacara  Ngaben  jika  dibandingkan  dengan  pelaksanaan  Ngaben  secara  pribadi (niri).

            Jika dianalisis dengan mempergunakan Teori Praktik menurut Bourdieau, dapat  dikemukakan  bahwa   pelaksanaan  Ngaben  Massal di Desa  Pakraman  Sudaji,  adalah  suatu  praksis  yang  tereproduksi  dari  habitus. Habitus, dalam  pikiran  Bourdieau adalah  satu  kata  bahasa  Latin  yang  mengacu  kepada  kondisi, penampakkan  atau  situasi  yang  tipikal  atau  habitual (Jenkins  dalam  Nurhadi, 2004 : 107).  Suatu  praksis   yang  merupakan  produk   dari  habitus  di dalamnya  mengandung  suatu  pengertian  adanya   suatu  penyesuaian  dengan  kondisi  obyektif,  dan  terdapat  hubungan  resiprokal  atau  dialektis   di antara  mereka.

            Praksis  ritual  Ngaben yang  dilakukan  secara   kolektif   oleh  masyarakat  Desa  Pakraman   Sudaji,  dalam  konteks  interaksi antara  habitus  dan  disposisinya, di satu  sisi, dan kendala, permintaan dan  kesempatan arena  sosial atau  pasar yang  disesuaikan dengan  habitus  atau  tempat  pergerakan  aktor  di sisi  yang  lain, sehingga  habitus  ekonomi akan  mereproduksi sebuah  praksis upacara  Ngaben  Massal dengan  suatu  tatanan  yang  lebih sederhana  dan  praktis, sebagai  produk dari  interaksi  habitus  sosial,  ekonomis  dan  teologis.

            Reproduksi tindakan  dalam  bentuk  ngaben massal, adalah  sebagai  bentuk   penyesuaian  atau  adaptasi   terhadap  kondisi  sosial-ekonomi masyarakat  saat  ini yang  semakin  terdifferensiasi  terhadap  kebutuhan  hidup yang  semakin  kompetitif   dalam  pemenuhannya. Sehingga hal  ini dapat  juga  dipahami  dari  “logika  tindakan “ menurut  Michel  Lallement, yang  gagasan  umumnya  adalah untuk menampilkan alasan-alasan bertindak individu dengan  memperhitungkan  keragaman  pendorong  dan  rasionalitasnya termasuk  rasionalitas  ekonominya suatu  tindakan (Giddens, dalam  terjemahan  Ninik Rochani Sjams, 2004 : 283), hal  seperti  ini merupakan  pertimbangan  ekonomi dalam  pelaksanaan Ngaben  massal, dan  ini  adalah  merupakan  ruh  yang  dapat  menjiwai  dan  menggerakkan  kerjasama  masyarakat   di Desa  Pakraman  Sudaji  untuk   melangsungkan   Upacara  Ngaben  Massal.

             Memang   pada  jaman  sebelumnya,   masyarakat melakukan  Upacara  Ngaben   selalu   secara besar-besaran.  Hal  ini  dapat  dipahami   karena  keadaan  atau  kondisi ekonomi  masyarakat   ketika  itu  masih  memungkinkan  dilihat  dari   sebaran  penduduk  yang  masih  sedikit  dengan  jumlah  lahan   yang  masih  sangat  luas  sehingga  masyarakat  tidak  kesulitan  untuk  melakukan   upacara  secara  besar.  Berbeda  keadaannya  seperti   sekarang  dimana  jumlah  penduduk   sudah  sangat  padat,  dan  juga  semakin  didesak  oleh  kebutuhan-kebutuhan sosial  ekonomi  yang  lainnya. Sehingga  di sini masyarakat  perlu  melakukan perubahan  tradisi  menyangkut dari cara  penyelenggaraan upacara  kearah  yang  lebih  ekonomis  tanpa  ada  maksud  untuk  mengurangi  makna upacara  tersebut.

3. KESIMPULAN   DAN  SARAN

 

3.1   Kesimpulan.

         Hakekat pelaksanaan  upacara  Ngaben  Massal, merupakan dekonstruksi  wacana  hegemonic pada  masyarakat  di Desa Pakraman  Sudaji. Dekonstruksi terhadap  tradisi hegemonik  dalam wacana  Ngaben, di mulai  dari  bangkitnya kesadaran  masyarakat  secara  filosofis yang  dimulai dari  semakin  jelasnya  pemahaman masyarakat  secara  sastra  agama. Dari  pemahaman  ini  muncul  rei-nterfretasi –  re-interfretasi   yang  lain  seperti  re-interfretasi  makna  ekonomi, solidaritas  sosial  maupun  pendidikan. 

         Rei-nterfretasi  makna  upacara  Ngaben  seperti  ini,   menjadi   dasar  apresiasi  yang   sangat  penting   sehingga  Ngaben  massal  dapat  diterima  secara  meluas   pada  sebagian  besar  kelompok  masyarakat  di Desa  Pakraman  Sudaji.

 

3.2  Saran – saran.

 

1.   Upacara  Ngaben Massal perlu  dilaksanakan secara  berkelanjutan   jika  mungkin  dapat  dilaksanakan  secara lebih  sederhana  dalam  hal  penggunaan  sarana  dan  prasarana  dan  juga  dari  segi  penampilan upacara  yang  terkesan  megah.

2.   Untuk  dapat  memberikan  rasa  kebersamaan  yang  lebih  besar  pada peserta  Ngaben Massal, untuk selanjutnya  tidak  perlu  ada  Wadah/Bade  milik  pribadi.

 

DAFTAR  PUSTAKA

 

Atmadja, Nengah Bawa. 2001. Reformasi Ke Arah Kemajuan  Yang Sempurna  Dan  Holistik : Gagasan Perkumpulan Surya  Kanta Tentang  Bali  di Masa Depan. Surabaya: Paramita.

Jenkins, Richard. 1992. Pierre Bourdieau Routledge.  Terjemahan  oleh  Nurhadi.  Yogyakarta  : Kreasi  Wacana

Koentjaraningrat.1985. Manusia  Dan  Kebudayaan Di Indonesia. Jakarta: Djambatan.

Nasution. 2003. Metode Penelitian  Naturalistik  Kualitatif. Bandung: Tarsito.

Nawawi, Hadari H,. 2001. Metode Penelitian  Bidang  Sosial. Yogyakarta: Gajah  Mada  University  Press.

Pidarta, Made. 2005. Hindu  Untuk  Masyarakat  Umum Pada  Jaman  Pasca  Modern. Surabaya : Paramita.

Pudja, Gede  dan  Rai Sudharta, Tjokorda.2004. Mānava  Dharmaśāstra. Surabaya : Paramita.

Setia, Putu.1987. Menggugat  Bali  Menelusuri Perjalanan  Budaya. Jakarta :Pustaka  Utama  Grafiti.

_________. 2007. Ngaben  Sederhana. Bali  Post  27  Oktober, hal : 13, kol. 1-3.

Singgin, Wikarman. 2002. Ngaben : Upacara Dari Tingkat  Sederhana  Sampai Utama. Surabaya:Paramita.

Soekanto, Soerjono.1982. Sosiologi  Suatu  Pengantar. Jakarta: Rajawali.

Suandra, I Ketut. 2001. Ngaben Beya  Alit di  Desa  Adat  Jegu, Kecamatan  Penebel  Kabupaten  Tabanan. Ditinjau  dari  Pendidikan  Agama  Hindu (Skripsi)  Denpasar : Universitas  Hindu  Indonesia

Sudarsana, Putu  Ida Bagus.2002. Ajaran  Agama  Hindu  Upacara  Pitra  Yadnya. Denpasar : Yayasan Dharma  Acarya.

Sugiarta, Wayan. 2005. Dinamika  Manggala  Upacara  Beya  Alit : Pergulatan  Tradisi  Kecil  Dan  Tradisi Besar  Di Desa  Pakraman  Jegu, Tabanan, Bali (1945-2005) (Tesis) Denpasar: Universitas Hindu  Indonesia.

Suhardana, K.M. 2006.  Memaknai  Kesejagatan  Agama  Hindu. Denpasar :     PT. Empat  Warna  Komunikasi.

Sumatika, W. 2007. Mentradisikan  Ngaben  Massal,  Meneguhkan  Semangat  Kebersamaan. Bali Post  27 Oktober,  hal: 13,  kol. 4-8.

Syani, Abdul. 1995. Sosiologi  dan  Perubahan  Masyarakat. Bandar  Lampung : Pustaka Jaya.

Wiana, I Ketut. 2004. Makna  Upacara  Yadnya  Dalam  Agama  Hindu  II. Surabaya: Paramita.

——————. 2002. Memelihara Tradisi  Veda. Denpasar:BP.

Wibawa, A. 2003. Butir  Butir  Reformasi Hindu  Kedepan. Denpasar: Deva.

Wijayananda, Mpu Jaya Ida Pandita. 2004. Makna Filosopis  Upacara  Dan  Upakara. Surabaya: Paramita.

———————————————-.2004. Pitra Pakerti : Berbakti  Kepada Leluhur  Disaat  Beliau  Meninggal  Dunia. Surabaya : Paramita.